Indonesia Sentris, Mengurai Pajak dan Distribusi Keadilan

 

Oleh: Fatih Fathan Mubina

Negara ini rakus, 2023 lalu Indonesia mencatat sebanyak 82% pendapatan bersumber dari pajak. Pajak menjadi roda penghidupan rumah tangga Indonesia yang artinya apabila rakyat memutuskan tidak membayar pajak, maka hancurlah Republik Indonesia.

Pendapatan negara yang berasal dari pajak menjadi problematika bagi banyak orang termasuk teman atau keluarga kita di dalamnya. Secara garis besar manusia tidak menginginkan sesuatu yang tidak menguntungkan secara langsung. Pajak merupakan salah satu program pemerintah yang mendatangkan manfaat secara tidak langsung. Pendapatan negara yang mayoritas berasal dari pajak digunakan untuk membangun infrastruktur, menyejahterakan rakyat dan memastikan keberlanjutan Indonesia.

Indonesia yang memiliki 17 ribu lebih pulau harus menaruh perhatian yang lebih terhadap akses seluruh pulau dan bukan hanya lima pulau besar yang notabene lima pulau besar itupun masih terpusat di Pulau Jawa. Sebagai seseorang yang berasal dari pulau Jawa dan pernah pergi keluar Pulau Jawa, maka dapat saya aminkan bahwa Indonesia masih jawa sentris.

Pendapatan negara inilah yang berfungsi sebagai konektor setiap wilayah setiap desa setiap pulau di Indonesia atau seperti itulah idealnya. Maka seperti yang dicita-citakan oleh founding father dan termaktub dalam Pancasila, pajak merupakan salah satu tangan menggapai mimpi Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masyarakat tidak merasakan secara langsung bagaimana manfaat dari pajak oleh karena itu lahirlah masalah orang tidak mau membayar pajak, bukan karena tidak mampu melainkan tidak mau. Salah satu program untuk menggapai mimpi Indonesia yang berkeadilan bagi seluruh rakyat Indonesia adalah tol laut.

Dikutip dari Kompas.com, tol laut adalah suatu bentuk konektivitas antar wilayah melalui optimalisasi perhubungan laut untuk mendukung berbagai kepentingan nasional. Bagi masyarakat di Pulau Jawa, tol laut hanyalah kicauan pemimpin negeri.

Berbeda bagi masyarakat di Timur sana, tol laut bisa jadi sebuah jalan yang mereka tunggu setelah sekian lama berkutat dengan harga barang yang melangit. Harga barang seperti sabun atau pembersih pakaian harian tidak terasa mahal oleh masyarakat jawa karena distribusi dari pra-produksi ke rumah paling banyak melewati 8 tangan.

Lain cerita dengan masyarakat di Maluku atau Papua yang harus membayar seribu rupiah sampai dengan lima ribu rupiah lebih mahal untuk satu produk pangan misalnya, setelah melewati lebih dari sebelas tangan terhitung dari bahan baku sampai ke pengecer. Kesadaran akan cita-cita luhur Indonesia harus dipahami oleh seluruh rakyat agar Indonesia yang berkeadilan dapat tercapai tanpa adanya rasa enggan untuk membayar pajak.

Tol laut dirasakan oleh masyarakat kepulauan secara tidak langsung dan dapat saya mengerti bagaimana oknum-oknum yang enggan membayar pajak akan terus ada. Rasa keberlanjutan tidak terdapat dalam nurani dan terdapat probabilitas lain yaitu sedikitnya pemahaman terhadap manfaat pajak secara makro.

Tol laut hanya salah satu dari berbagai pemanfaatan pendapatan negara. Beralih dari tol laut, mencerdaskan kehidupan bangsa juga menjadi tujuan didirikannya Indonesia yang tercantum dalam alinea ke-4 UUD 1945. Mencerdaskan kehidupan bangsa dilakukan lewat banyak hal, salah satunya pendidikan formal yang dijalankan oleh Indonesia saat ini yang mengadopsi dari pendudukan Jepang.

Pemerintah menerapkan peraturan yang mengatur wajib belajar 12 tahun, belajar dan duduk dibangku sekolah selama 12 tahun mengandalkan uang sendiri tidak selalu mudah. Maka pemerintah membuat satu program dalam rangka mewujudkan 12 tahun wajib belajar dengan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) atau yang kini disebut Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP).

Dari mana datangnya dana BOSP? Tentu dari APBN yang muasalnya pajak seluruh rakyat Indonesia. Dengan bayar pajak, secara tidak langsung masyarakat telah mewujudkan cita-cita luhur Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Operasional sekolah yang di back-up oleh dana BOSP setidaknya mencakup beberapa hal yang utama dalam pendidikan, sehingga mempermudah pemerataan wajib belajar 12 tahun di Indonesia. Tidak hanya golongan menengah keatas yang bisa mendapatkan akses terhadap pendidikan tetapi juga golongan bawah yang berhak mendapatkan pendidikan dengan merata. Perbedaan yang terjadi adalah tentang bagaimana akses terhadap pendidikan yang eksklusif yang mungkin hanya bisa diraih oleh golongan atas sedangkan golongan bawah menerima bare minimum dari sebuah pendidikan.

Tujuan dari pendidikan adalah kesadaran, kesadaran mencakup banyak hal dan salah satunya menjadi orang yang taat akan peraturan. Orang yang taat peraturan menjadi orang yang taat pajak dan memproduksi lebih banyak generasi yang cerdas mendatang sehingga keberlanjutan dari pajak sebagai pendapatan negara terbesar yang menjadi Dana BOSP akan terus berjalan. Tidak seperti tol laut, Penulis meyakini wajib pendidikan 12 tahun lebih mudah dipahami oleh banyak orang termasuk masyarakat di Jawa untuk menyadarkan manfaat pajak.

Poin ketiga dari manfaat pajak adalah asuransi kesehatan. Mengutip dari detik.com, Presiden Joko Widodo mengungkapkan sebanyak 267 juta masyarakat sudah menggunakaan/memiliki BPJS Kesehatan yang berarti 95% dari total penduduk Indonesia sudah memiliki asuransi kesehatan dan sebanyak 96,8 juta peserta iurannya ditutup oleh anggaran APBN. BPJS kesehatan tentu lebih umum dan dapat dirasakan langsung manfaatnya oleh rakyat dimanapun ia berada yang sewaktu-waktu tertimpa musibah.

Asuransi kesehatan menjadi bentuk paling mendasar sebagai kewajiban dari pemerintah juga sebagai hak warga negara yang perlu dipenuhi. Apabila memiliki hak, tentu ada kewajiban, kewajiban warga negara ialah membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Tiga proyek pemerintah yang telah disebutkan oleh saya di atas yaitu tol laut, dana BOSP, dan asuransi BPJS Kesehatan memang tidak seluruhnya ditanggung oleh APBN. BPJS Kesehatan memiliki investasi begitu juga tol laut yang sebagian besar dikelola oleh swasta. Kehadiran negara dalam memulai proyek besar dan meratakan kesejahteraan rakyat dari Sabang sampai Merauke digerakkan oleh roda besar bernama pajak.

Pajak memang rakus, empat perlima bagian dalam rangka membuat masyarakat sejahtera diambil perannya oleh pajak sebagai sumber pendapatan negara. Manfaat yang dihasilkan oleh pajak tidak langsung berdampak, akan tetapi proses pajak hingga dirasakan oleh masyarakat seperti air laut. Air sungai berkelok-kelok dan panjang akhirnya bermuara di lautan nan penuh manfaat bagi seluruh masyarakat.